KASUS KORUPSI TERBESAR DI INDONESIA: SKANDAL YANG MENGGUNCANG NEGERI

Berikut adalah beberapa kasus korupsi terbesar dan terbaru yang menghebohkan Indonesia:

1. Kasus Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) – Rp 144,5 Triliun

Kasus BLBI adalah salah satu skandal korupsi terbesar yang terjadi saat krisis moneter 1998. Pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang kolaps akibat krisis. Namun, banyak dana tersebut yang disalahgunakan oleh pemilik bank untuk kepentingan pribadi. Beberapa tersangka utama termasuk Sjamsul Nursalim, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), dan beberapa pejabat tinggi di pemerintahan saat itu.

2. Kasus Korupsi Bank Century – Rp 6,7 Triliun

Kasus ini bermula dari bailout yang diberikan kepada Bank Century pada tahun 2008 dengan total Rp 6,7 triliun. Dana yang seharusnya digunakan untuk menyelamatkan sistem perbankan diduga mengalir ke berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Kasus ini menyeret berbagai nama besar dalam pemerintahan dan dunia perbankan. Hingga saat ini, dampak dari kasus ini masih terasa dalam kepercayaan publik terhadap sistem keuangan negara.

3. Kasus Korupsi e-KTP – Rp 2,3 Triliun

Kasus ini melibatkan proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang memiliki anggaran Rp 5,9 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 2,3 triliun dikorupsi oleh berbagai pihak, termasuk pejabat Kementerian Dalam Negeri dan anggota DPR. Beberapa tokoh yang terlibat dalam kasus ini telah dijatuhi hukuman, termasuk mantan Ketua DPR Setya Novanto.

4. Kasus Korupsi Jiwasraya – Rp 16,8 Triliun

Skandal Jiwasraya terjadi di industri asuransi, di mana dana nasabah yang berjumlah Rp 16,8 triliun diselewengkan melalui investasi yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, ribuan nasabah kehilangan dana mereka. Beberapa pejabat tinggi dan pengusaha terlibat dalam kasus ini dan telah divonis hukuman penjara.

5. Kasus Korupsi Asabri – Rp 22,7 Triliun

Kasus korupsi Asabri melibatkan dana pensiun TNI dan Polri yang diselewengkan oleh pejabat dan pengusaha. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai lebih dari Rp 22 triliun. Para terdakwa, termasuk beberapa jenderal purnawirawan dan pengusaha, telah menjalani proses hukum dan dijatuhi hukuman berat.

6. Kasus Korupsi Pertamina – Rp 968,5 Triliun

Kasus ini melibatkan dugaan korupsi dalam pengelolaan dana dan proyek di PT Pertamina. Nilai korupsi yang sangat fantastis ini mencakup berbagai aspek, termasuk investasi yang merugikan, markup harga proyek, dan penyalahgunaan anggaran dalam skala besar. Pemerintah terus berupaya mengusut kasus ini untuk mengembalikan dana negara yang hilang.

7. Kasus Korupsi PT Timah – Rp 300 Triliun

Skandal ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan pengelolaan tata niaga komoditas timah di Indonesia, yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun. Kasus ini juga menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar akibat penambangan ilegal dan praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab.

8. Kasus Korupsi Oplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina

Pada tahun 2025, muncul kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Modus operandi yang digunakan dalam kasus ini adalah pencampuran bahan bakar yang tidak sesuai spesifikasi, yang menyebabkan kerugian bagi negara serta dampak negatif bagi konsumen.

9. Kasus Korupsi CSR Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pada akhir tahun 2024, KPK menggeledah kantor OJK untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) oleh regulator keuangan ini. Investigasi masih berlangsung untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan pejabat dalam skandal ini.

10. Kasus Korupsi Impor Gula – $25 Juta (sekitar Rp 390 Miliar)

Pada tahun 2024, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong ditangkap atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin impor gula pada tahun 2015. Keputusan tersebut diduga menyebabkan kerugian negara karena dilakukan saat Indonesia memiliki surplus gula.

Kesimpulan

Kasus-kasus korupsi besar di Indonesia menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi masalah serius yang harus diperangi. Transparansi, penegakan hukum yang kuat, dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas korupsi dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa kasus-kasus ini tidak terus berulang dan bahwa dana publik digunakan dengan semestinya.